Hubungan antara Joko Widodo dan PDI-P memang jadi salah satu kisah paling menarik di panggung politik Indonesia belakangan ini. Dulu, keduanya ibarat sepasang kaki yang melangkah searah, saling menguatkan dari level daerah hingga menuju kursi tertinggi negara. Namun siapa sangka, perjalanan panjang yang terjalin lebih dari dua dekade itu akhirnya harus berakhir dengan perpisahan yang cukup keras.
Awalnya segalanya berjalan mulus. Jokowi masuk ke lingkaran partai ini sejak tahun 2004, membangun nama dari bawah di Solo. Dukungan penuh dari PDI-P lah yang mengantarnya menjadi Wali Kota, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga akhirnya terpilih dua kali sebagai Presiden Republik Indonesia. Selama masa itu, nama Jokowi dan identitas partai seolah menyatu. Apa yang dilakukan Jokowi dianggap cerminan dari perjuangan partai, dan sebaliknya.
Semuanya berubah drastis menjelang Pilpres 2024. Keputusan partai mengusung Ganjar Pranowo tak sejalan dengan langkah politik yang diambil Jokowi saat itu. Ia justru terlihat sangat dekat dengan kubu Prabowo Subianto, bahkan mendorong putranya, Gibran Rakabuming, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Langkah ini langsung jadi pemicu utama keretakan besar. Bagi PDI-P, sikap itu dianggap melanggar aturan dasar dan menjauh dari nilai yang selama ini diperjuangkan.
Puncaknya terjadi pada pertengahan Desember 2024. Secara resmi, PDI-P mengumumkan pemecatan tidak terhormat terhadap Jokowi, Gibran, serta menantu laki-lakinya, Bobby Nasution. Surat keputusan itu ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri, menutup bab keanggotaan keluarga itu di partai yang dulu membesarkan nama mereka. Sejak hari itu, Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga besar PDI-P.
Kini, di pertengahan tahun 2026, jarak antara keduanya makin terlihat jelas. Tak ada lagi komunikasi politik yang hangat atau kerja sama. Pihak partai kerap melontarkan kritik tajam setiap kali ada gerakan yang dinilai berbau pengaruh Jokowi. Sebaliknya, mantan presiden itu kini bergerak mandiri, membangun jaringan sendiri lewat dukungan relawan dan bersandar pada Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin Kaesang Pangarep.
Dulu bersatu demi kekuasaan dan cita-cita, kini keduanya berdiri di sisi yang berbeda. Sejarah politik Indonesia mencatat jelas: ikatan emosional dan politik yang dulu kuat itu sudah putus sepenuhnya, dan kemungkinan untuk kembali bersatu tampaknya sudah tertutup rapat. Masing-masing kini punya jalan dan tujuan sendiri, bersiap berhadapan di kancah persaingan politik masa depan.