Gibran Rakabuming Raka tengah berdiri di tengah badai. Belum genap setahun menjabat sebagai Wakil Presiden RI, anak sulung Presiden Joko Widodo itu sudah dikepung gelombang kritik, desakan pemakzulan, dan kecurigaan publik. Ia bukan hanya menjadi simbol regenerasi kekuasaan, melainkan juga ikon paling nyata dari pertarungan antara idealisme demokrasi dan realitas politik dinasti.
Pelantikannya Oktober 2024 memang sah secara hukum. Tapi tak bisa dipungkiri, aroma manipulasi prosedural begitu kuat: Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal cawapres hanya beberapa bulan sebelum pencalonannya, dipimpin pula oleh Anwar Usman—paman iparnya. Etika dibekap. Konstitusi dilenturkan. Publik disuguhi tontonan politik keluarga yang vulgar, tak lagi malu-malu.
Kini, ketika desakan pemakzulan datang dari ratusan purnawirawan TNI—para penjaga kedaulatan yang tak bisa disepelekan—Gibran mencoba memainkan peran ganda. Di satu sisi, ia tampil sebagai tokoh muda enerjik: blusukan ke pasar, hadir di pesantren, memborong tempe dan membagikan sembako. Di sisi lain, ia tetap sunyi dalam menjawab tudingan soal pelanggaran etika dan proses yang cacat.
Strategi ini tampaknya disengaja: diam di isu panas, vokal di isu populis. Tapi rakyat tak sebodoh itu. Generasi Z yang pernah mengidolakan Jokowi mulai muak melihat Gibran hanya menjadi bayang-bayang sang ayah. Tak ada gagasan baru. Tak ada perbedaan mencolok. Bahkan langkah-langkah simboliknya pun tercium sebagai kalkulasi elektoral belaka, bukan kejujuran niat.
Yang lebih berbahaya, Gibran tampak terlalu bergantung pada stabilitas hubungan dengan Presiden Prabowo. Satu friksi politik kecil di Istana bisa mengubahnya dari figur pemersatu jadi beban pemerintahan. Apalagi dengan tekanan publik yang mulai membesar, plus oposisi moral dari tokoh-tokoh sipil dan militer.
Ia memang belum jatuh. Tapi Gibran sedang berjalan di atas tali rapuh, dengan publik yang mulai kehilangan sabar, dan elite politik yang bisa saja berbalik arah. Jika tak segera menegaskan jati dirinya, memperjuangkan hal-hal yang lebih besar dari sekadar citra, maka masa depan politiknya akan padam bahkan sebelum benar-benar menyala.
Sejarah akan mencatat: Gibran bisa jadi bapak demokrasi baru—atau justru batu nisan terakhir bagi harapan publik terhadap meritokrasi politik. Di era ketika rakyat muak pada akrobat politik elite, Gibran harus memilih: terus jadi pewaris kekuasaan, atau bertransformasi menjadi pemimpin sejati.