Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di depan Siola, Jalan Tunjungan, yang berdiri sejak 1987, resmi dibongkar. Pemerintah Kota Surabaya menyebut langkah ini bagian dari revitalisasi kawasan ikonik yang akan diganti dengan JPO baru berdesain modern, lengkap dengan spot menikmati pemandangan dari ketinggian.
Namun, di balik narasi manis itu, muncul pertanyaan tajam dari publik: benarkah ini murni demi kenyamanan warga, atau sekadar “proyek baru” yang membuka jalan bagi perputaran uang segar?
Wali Kota Eri Cahyadi menjanjikan JPO baru yang terkoneksi langsung dengan panorama Tunjungan, bukan sekadar tempat menyeberang. “Jadi bukan hanya tempat nyebrang, tapi juga tempat buat menikmati view dari atas,” ujarnya, Senin (11/8/2025). Tetapi, sebagian warga mengingatkan: JPO lama masih kokoh dan layak pakai. Lalu, mengapa harus dibongkar total?
Pengamat kebijakan publik menilai, proyek infrastruktur besar di tahun-tahun politik kerap membawa muatan ganda: citra kepemimpinan dan potensi keuntungan ekonomi bagi pihak tertentu. Tender bernilai miliaran rupiah bukan barang baru di proyek kota besar. Dari penunjukan kontraktor, pembelian material, hingga mark up harga, semua menjadi ladang subur bagi mereka yang pandai memanfaatkan celah.
“Sing lawas legendaris, sing anyar primadona,” tulis akun @davi*** di media sosial. Kalimat singkat yang menyimpan ironi: legenda dihapus, primadona baru dibentuk — entah untuk rakyat atau untuk mereka yang ada di lingkar kekuasaan.
Transparansi menjadi kunci. Tanpa penjelasan rinci soal anggaran, proses tender, dan alasan teknis pembongkaran, publik akan tetap menyimpan curiga: revitalisasi atau rekayasa? Di kota sebesar Surabaya, setiap pembangunan monumental selalu punya dua wajah — satu untuk dipamerkan, satu lagi yang tersembunyi di balik angka-angka anggaran.