Gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah akhirnya memaksa Presiden Prabowo Subianto turun langsung meredam situasi. Didampingi para ketua umum partai politik, ia membacakan delapan poin pernyataan tegas yang ditujukan bagi rakyat, aparat, sekaligus wakil rakyat di Senayan.
Poin paling mengejutkan datang dari DPR sendiri. Pimpinan DPR akhirnya sepakat mencabut tunjangan anggota dewan dan memutuskan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Sebuah langkah langka di tengah sorotan publik soal gaya hidup mewah wakil rakyat.
Prabowo menegaskan pemerintah mendengar aspirasi murni rakyat dan menjamin kebebasan berpendapat. Namun, ia juga memberi garis keras: aparat harus bertindak tegas terhadap perusuh, penjarah, dan perusak fasilitas umum. “Perusakan sama dengan menghambur-hamburkan uang rakyat,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, ia menyinggung gejala makar dan terorisme yang menyusup dalam kericuhan. Instruksi jelas: TNI-Polri jangan ragu bertindak. Anggota DPR yang membuat pernyataan keliru pun terancam dicopot dari keanggotaan.
Prabowo meminta pimpinan DPR segera membuka ruang dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan kelompok kritis lain. Aspirasi rakyat, katanya, harus disampaikan damai, bukan dengan kekerasan. Dan ia kembali mengingatkan: penjarahan bukan solusi, melainkan pengkhianatan terhadap rakyat sendiri.