Gelombang kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kian menguat. Publik kini menyuarakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang menjadi simbol perlawanan dan koreksi atas jalannya negara. Tuntutan ini terbagi dua: 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang—semuanya diarahkan pada transparansi, keadilan, dan reformasi menyeluruh.
Desakan paling keras muncul soal penarikan TNI dari urusan keamanan sipil serta penghentian kriminalisasi demonstran. Kasus kematian Affan Kurniawan menjadi pemicu lahirnya tuntutan pembentukan tim investigasi independen. Tak kalah panas, publik menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR serta menuntut transparansi anggaran hingga tindakan tegas bagi wakil rakyat yang bermasalah.
Di ranah buruh, rakyat mendesak jaminan upah layak, penghentian outsourcing, serta dialog terbuka dengan serikat pekerja untuk mencegah gelombang PHK. Sementara untuk jangka panjang, fokus mengarah ke reformasi DPR, pembenahan partai politik, pembentukan UU Perampasan Aset Korupsi, hingga reformasi total kepolisian dan penguatan lembaga HAM.
Tuntutan ini bukan sekadar daftar keinginan, melainkan ultimatum politik. Rakyat menagih komitmen nyata, bukan janji kosong. Jika pemerintah menutup mata, gelombang protes bisa menjelma badai yang menggerus legitimasi.